Tekanan fiskal yang membelit sejumlah pemerintah daerah kini mengancam kelanjutan pembayaran gaji dan honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kondisi keuangan daerah yang kritis berpotensi mengganggu pelayanan publik jika tidak segera diatasi.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur sebesar Rp132 triliun oleh pemerintah pusat.
Permintaan percepatan transfer ini disampaikan Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026), sebagai langkah untuk melonggarkan ruang fiskal daerah dalam memenuhi kewajiban belanja pegawai.
Banggar telah mengidentifikasi risiko penurunan kapasitas bayar daerah sejak waktu sebelumnya, menurut penjelasan Said.
Ia menekankan bahwa pencairan DBH yang tertunda merupakan solusi taktis yang dapat segera meningkatkan likuiditas kas daerah.
Said mengingatkan bahwa semasa lalu dana bagi hasil sempat disalurkan hanya separuh, sehingga kini keputusan diambil untuk mencairkan sisa DBH sebesar Rp132 triliun.
Kondisi ini memunculkan langkah ekstrem di beberapa daerah, termasuk rencana merumahkan ribuan pegawai PPPK di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, akibat defisit APBD.
Legislator asal Fraksi PDI Perjuangan itu menilai opsi pemangkasan pegawai tidak seharusnya terjadi bila pemerintah pusat lebih responsif terhadap guncangan fiskal regional.
Said meminta pemerintah pusat melakukan pemetaan ulang terhadap daerah-daerah rentan dan mengefektifkan koordinasi penanganan stabilitas anggaran secara terpadu.
Tujuannya adalah menjaga hak pegawai serta memastikan kesinambungan operasional pemerintahan di tingkat daerah.







