Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menegaskan pentingnya menjadikan anak sebagai subjek pembangunan yang hak suaranya dihormati dalam setiap keputusan kebijakan.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu, 11 Juli 2026.
Menurut Arifah, partisipasi anak harus bermakna dan bukan sekadar formalitas.
Ia menegaskan bahwa partisipasi bermakna berarti setiap anak memperoleh ruang yang aman, inklusif, bebas dari diskriminasi, serta menerima umpan balik atas aspirasi yang disampaikan.
Arifah menyoroti bahwa pembangunan generasi tidak cukup hanya mengutamakan kecerdasan intelektual.
Kesehatan jiwa anak juga harus menjadi perhatian agar mereka dapat berkembang optimal dan ikut berkontribusi dalam proses pembangunan.
“Sehat jiwa bukan berarti tak pernah sedih atau takut, melainkan mampu mengenali dan mengelola emosi. Berani meminta pertolongan serta tetap memiliki harapan untuk berkembang menjadi bagian penting dari kesehatan jiwa,” kata Arifah.
Ia menambahkan bahwa upaya menjaga kesehatan jiwa anak memerlukan kolaborasi berkelanjutan antar keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.
“Keluarga harus menjadi ruang penuh kasih, sementara sekolah wajib bebas dari kekerasan dan perundungan. Pemerintah terus memperkuat kebijakan serta layanan kesehatan jiwa bagi anak,” ucap Arifah.
Woro Sri Hastuti, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, mengatakan pelibatan anak secara bermakna adalah prasyarat bagi kebijakan yang responsif.
Ia menekankan bahwa anak tidak boleh hanya menjadi sasaran program atau penerima manfaat; mereka harus kritis, berani menyuarakan pendapat, dan mampu memengaruhi kebijakan dengan perspektif anak demi perbaikan masa depan.







