Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk memperkuat porsi Transfer ke Daerah (TKD) bagi sektor pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Tujuan utama penguatan ini adalah memberi kemampuan fiskal yang memadai kepada pemerintah daerah agar dapat menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berstatus paruh waktu.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menyoroti masih banyaknya guru PPPK paruh waktu yang menerima gaji di bawah Rp1 juta karena keterbatasan anggaran daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan My Esti saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
My Esti, legislator dari Daerah Pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kader Fraksi PDI Perjuangan, meminta agar alokasi TKD untuk pendidikan tidak dikurangi.
Ia menegaskan alokasi itu justru harus ditingkatkan supaya pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban pelayanan pendidikan secara optimal.
Menurut My Esti, penguatan TKD pendidikan memiliki dampak lebih luas selain peningkatan kesejahteraan guru.
Antara lain, alokasi yang lebih besar diperlukan untuk pemenuhan dan perbaikan sarana-prasarana sekolah.
Selain itu, dana yang memadai dibutuhkan demi pemerataan akses serta pembiayaan operasional pendidikan di daerah-daerah terpencil.
Penguatan anggaran juga diarahkan untuk peningkatan fasilitas penunjang proses belajar-mengajar.
Komisi X menekankan bahwa perencanaan anggaran untuk gaji guru yang layak harus dimasukkan sejak awal penyusunan RAPBN, bukan mengandalkan kemungkinan adanya tambahan dana di kemudian hari.
Pihak dewan meminta pemerintah memastikan alokasi dalam RAPBN 2027 memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian penting dari upaya memajukan kualitas pendidikan nasional.







