Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 dimulai secara bertahap pada 14 Juli 2026.
Kementerian Sosial menetapkan empat gelombang pelaksanaan untuk memastikan kesiapan fasilitas sebelum menerima siswa baru.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pelaksanaan bertahap dilakukan demi memastikan standar keamanan dan kenyamanan terpenuhi.
Menurut dia, kebijakan bertahap bukan tanda ketidaksiapan, melainkan bentuk pengaturan agar siswa tidak tiba di lokasi yang infrastrukturnya belum siap.
Penjadwalan berdasarkan tiga aspek utama: kesiapan sarana prasarana, keamanan dan kenyamanan siswa, serta ketersediaan utilitas dasar.
Contoh fasilitas yang harus berfungsi meliputi ruang kelas, asrama, listrik, air bersih, dan sistem sanitasi.
Sekolah yang belum memenuhi standar tersebut tidak akan dipaksa menerima peserta didik hingga kondisi aman dan nyaman.
Total 101 Sekolah Rakyat dijadwalkan melaksanakan MPLS dalam empat gelombang.
Gelombang pertama melibatkan 19 Sekolah Rakyat permanen pada 14 Juli 2026.
Gelombang kedua dijadwalkan untuk 63 Sekolah Rakyat permanen pada 31 Juli 2026.
Sebanyak delapan Sekolah Rakyat rintisan di wilayah Jabodetabek memulai MPLS pada 15 Agustus 2026.
Gelombang keempat meliputi 11 Sekolah Rakyat permanen yang akan memulai pada 31 Agustus 2026.
Seluruh gelombang menerapkan kurikulum dan tahapan MPLS yang seragam.
MPLS masuk ke dalam program persiapan sebelum pembelajaran reguler dan berlangsung sekitar tiga bulan.
Setelah periode persiapan, program dilanjutkan dengan matrikulasi dan kehidupan berasrama.
Rangkaian persiapan terdiri dari 19 hari MPLS dan sekitar dua setengah bulan matrikulasi.
Dalam masa itu, siswa diperkenalkan pada lingkungan sekolah, kurikulum, potensi diri, serta dinamika kehidupan asrama.
MPLS mencakup 36 pembelajaran yang dikelompokkan dalam tujuh tema.
Tema-tema tersebut antara lain pengenalan sekolah, pembentukan karakter, literasi, numerasi, kesehatan, perlindungan anak, literasi digital, kedisiplinan, serta pencegahan perundungan, penyalahgunaan narkoba, dan judi daring.
Seluruh siswa akan menerima pemeriksaan kesehatan gratis, asesmen psikologis, dan pemetaan potensi diri.
Mereka juga mendapat pendampingan untuk membangun kebiasaan hidup mandiri di lingkungan asrama.
Pada lima hari pertama, Taruna TNI dan Polri ditugaskan mendampingi siswa dalam membangun disiplin dan kemandirian.
Pendampingan tersebut berlangsung dalam aktivitas sehari-hari dengan tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak.
Kementerian Sosial menegaskan pendekatan ramah anak dan menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan Sekolah Rakyat.
Jika terjadi tindakan kekerasan, pelaku akan diberhentikan tanpa proses surat peringatan pertama ataupun kedua.
Sistem “multi-entry” dan “multi-exit” diberlakukan sehingga siswa dapat bergabung pada waktu berbeda sesuai kesiapan masing-masing satuan pendidikan.







