Kementerian Sosial menetapkan 28.478 siswa baru sebagai peserta Sekolah Rakyat untuk Tahun Ajaran 2026/2027.
Angka tersebut masih berpeluang meningkat seiring proses verifikasi, penetapan pemerintah daerah, dan kesiapan sarana-prasarana di masing-masing satuan pendidikan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan data itu bersifat dinamis saat memberi keterangan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin 13 Juli 2026.
Ia menegaskan perubahan jumlah masih mungkin terjadi setelah tahapan verifikasi dan penetapan tingkat daerah rampung.
Sekolah Rakyat tidak melakukan penerimaan melalui pendaftaran umum.
Pemerintah menerapkan mekanisme penjangkauan aktif yang memfokuskan pada anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Proses penjangkauan dikoordinasikan oleh pendamping sosial bersama pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Setelah melalui pleno daerah dan ditetapkan oleh kepala daerah, nama calon peserta didik diresmikan sebagai siswa Sekolah Rakyat.
Sampai saat ini sebanyak 28.478 siswa baru telah ditetapkan.
Jika digabungkan dengan siswa angkatan sebelumnya, total peserta didik Sekolah Rakyat menjadi 43.346 siswa.
Keseluruhan peserta tersebar dalam 1.550 rombongan belajar di berbagai daerah.
Kementerian memperkirakan jumlah ini akan bertambah sesuai penetapan pemerintah daerah dan ketersediaan fasilitas pendidikan.
Rinciannya, jenjang Sekolah Dasar mencapai 6.305 siswa yang terbagi pada 210 rombongan belajar.
Untuk Sekolah Menengah Pertama tercatat 11.186 siswa dalam 373 rombongan belajar.
Jenjang Sekolah Menengah Atas berjumlah 11.077 siswa yang tergabung dalam 369 rombongan belajar.
Pembentukan rombongan belajar pada tingkat SD berjalan relatif lebih lambat dibandingkan SMP dan SMA.
Hal ini disebabkan kebutuhan pendekatan tambahan kepada orang tua yang belum siap melepas anak usia dini untuk tinggal di asrama.
Semua peserta Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang tercatat pada Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses seleksi tidak menggunakan tes akademik.
Penerimaan didasarkan pada kondisi sosial-ekonomi keluarga yang telah melalui verifikasi pemerintah.
Setelah dinyatakan diterima, para siswa menjalani proses adaptasi sebelum memulai kegiatan belajar di Sekolah Rakyat.







