Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mendesak pemerintah menggelar evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menyusul meninggalnya lima peserta.
Pernyataan itu disampaikan Mufti pada Senin (29/6/2026) sebagai respons atas insiden yang menimbulkan keprihatinan luas di publik.
Mufti menegaskan bahwa korban jiwa tidak boleh dianggap sebagai bagian normal dari sebuah program pelatihan pemerintah.
Ia menilai fokus pelatihan seharusnya diarahkan pada pengembangan kapasitas manajerial yang relevan, antara lain pelatihan kewirausahaan, akuntansi, digitalisasi, pemasaran, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik (good governance), serta kepemimpinan yang berintegritas.
Menurut Mufti, tugas pokok seorang manajer koperasi mencakup mengelola keuangan, menyusun strategi bisnis, meningkatkan omzet, memperkuat tata kelola, mengembangkan usaha anggota, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana masyarakat.
Oleh karena itu, materi pembinaan seharusnya selaras dengan kompetensi tersebut, bukan dengan aktivitas yang berpotensi membahayakan keselamatan peserta.
Mufti juga mempertanyakan alasan penerapan format pelatihan yang menggunakan unsur-unsur militer, seperti baris-berbaris, yel-yel, latihan fisik berat, hingga adanya dokumentasi peserta yang memegang senjata.
Legislator asal Jawa Timur itu menilai unsur tersebut tidak jelas relevansinya dengan kemampuan manajerial yang dibutuhkan oleh pengelola koperasi.
Sehubungan dengan itu, ia meminta pemerintah menghentikan sementara seluruh pelatihan berpendekatan militeristik sampai dilakukan investigasi yang komprehensif dan transparan.
Selain penghentian sementara, Mufti meminta penjelasan publik mengenai dasar penyusunan konsep pelatihan, kajian akademik yang digunakan, standar keselamatan peserta, penyusun kurikulum, hingga pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa.
Jika pelatihan tetap dipandang perlu, ia menekankan bahwa durasi, metode, dan materi harus dievaluasi ulang; namun bila evaluasi menunjukkan pendekatan itu tidak relevan dan membahayakan, pemerintah harus menghentikannya secara permanen.
Mufti juga menyayangkan minimnya komunikasi antara pemerintah dan DPR RI sejak tahap perumusan kebijakan strategis terkait KDMP, yang menurutnya menimbulkan banyak pertanyaan publik tentang desain program dan pola rekrutmen sumber daya manusia.
Ia mengingatkan bahwa program KDMP dibiayai dengan anggaran negara yang bersumber dari uang rakyat, sehingga pelaksanaannya wajib dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Mufti memperingatkan agar tidak muncul kesan kebijakan dijalankan tergesa-gesa tanpa perencanaan dan mitigasi risiko yang matang.
Pada akhirnya, ia menegaskan bahwa program berskala besar seperti KDMP harus mengutamakan kualitas tata kelola ekonomi desa dan keselamatan warga, serta mengukur keberhasilan dari meningkatnya kesejahteraan anggota, bukan dari tingkat kerasnya latihan fisik yang dilalui para pengelola.
Mufti menegaskan kembali bahwa tujuan koperasi adalah menggerakkan ekonomi rakyat, bukan mempertaruhkan nyawa warga demi metode pelatihan yang relevansinya dipertanyakan.







