Pemerintah mengusulkan penguatan aturan mengenai kawasan industri halal dalam RUU Kawasan Industri dengan tujuan memperkokoh ekosistem industri halal nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tri Supondy, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian.
Pemaparan Tri disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Menurutnya, selain pengembangan kawasan industri hijau, pemerintah juga mendorong pembentukan kawasan industri halal sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri halal nasional.
Perusahaan pengelola kawasan industri dapat mengajukan status kawasan industri halal jika memenuhi sejumlah persyaratan teknis dan manajerial.
Apabila hanya sebagian area dari suatu kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan industri halal, maka area tersebut mesti dipisahkan dan dikembangkan sebagai kawasan industri tersendiri.
Pengelolaan kawasan industri halal diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang mampu menghasilkan produk yang terjamin, efisien, dan terintegrasi.
Kawasan tersebut juga diharapkan membangun rantai pasok halal yang didukung oleh sistem logistik halal serta sistem jaminan produk halal.
Beberapa kriteria yang harus dipenuhi meliputi adanya sarana dan prasarana yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan industri halal, tim manajemen halal, serta rencana induk atau master plan kawasan.
Tri menilai keberadaan kawasan industri halal akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan proses produksi sesuai standar halal dan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk industri nasional.
Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, kawasan industri halal diharapkan meningkatkan daya saing industri nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal global.
Saat ini RUU Kawasan Industri masih dalam pembahasan antara DPR RI dan pemerintah, dengan tujuan memperkuat tata kelola kawasan industri serta mendukung transformasi industri nasional yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.







