Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pondasi kehidupan bernegara harus berakar pada moralitas masyarakat.
Menurut Yusril, perangkat konstitusi, hukum, peraturan, dan lembaga penegak tidak cukup menjadi satu-satunya penopang ketertiban dan keadilan.
Ia menilai masyarakat sendiri merupakan penopang utama kelangsungan negara sehingga kesadaran etika perlu terus diperkuat.
Yusril mendorong setiap warga untuk konsisten berbuat baik, memahami makna bernegara, serta menghindari segala bentuk pelanggaran hukum.
Pernyataan itu disampaikan saat Yusril diwawancarai di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu, 19 Juli 2026.
Ia menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan hukum harus dibangun di atas landasan moral yang umumnya diajarkan oleh agama-agama.
Meski terdapat perbedaan teologi, Yusril menekankan bahwa semua agama pada dasarnya mengajarkan larangan terhadap pembunuhan, pencurian, kebohongan, dan perbuatan jahat lainnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa upaya membangun bangsa tidak akan efektif jika hanya mengandalkan aturan dan institusi tanpa penguatan karakter warga.
Yusril memperingatkan bahwa pembangunan konstitusi dan lembaga penegak hukum menjadi sia-sia apabila moralitas bangsa mengalami kemerosotan.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kesadaran etika yang berlandaskan ajaran agama demi masa depan Indonesia yang berintegritas, taat hukum, dan berkeadaban.







