Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Yetro Midel Yoseph, menyatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng.
Pemeriksaan akan difokuskan pada setiap usulan program yang diajukan dalam pembahasan perubahan anggaran.
Yetro menegaskan DPRD tidak ragu mencoret alokasi maupun program yang dinilai tidak masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
Ia meminta prioritas utama diberikan kepada pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari penentuan skala prioritas, kata Yetro, dikutip Minggu (19/7/2026).
Tindakan tersebut menurutnya merupakan bentuk komitmen untuk memastikan anggaran daerah dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Setiap rupiah yang bersumber dari APBD harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mendukung infrastruktur yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga.
Yetro juga mencatat pagu anggaran Dinas PUPR Kalteng tahun ini mengalami penurunan menjadi lebih dari Rp1 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Meskipun terjadi pemangkasan anggaran, ia menekankan hal itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja atau mengabaikan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, penetapan prioritas harus objektif dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan manfaat yang dapat dirasakan publik.
Fokus utama, kata dia, adalah pada pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yetro berharap Dinas PUPR Kalimantan Tengah menyusun rencana kerja yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan daerah.
Dengan penyusunan program yang tepat, pembahasan perubahan anggaran dapat berjalan lebih efisien dan penggunaan APBD benar-benar difokuskan pada program prioritas yang memberi manfaat luas bagi masyarakat Kalteng.







