JAKARTA, Jenggala – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tiga eks pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) tahun 2025-2026.
Tiga eks pimpinan BGN tersebut yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH), mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol. (Purn) Sony Sonjaya (SS); dan mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung (LP).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Rabu (3/6) sore, menyampaikan duduk perkara kasus ini.
Ia mengatakan program MBG yang sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 diselenggarakan melalui BGN menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025 sebesar Rp85,27 Triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun.
Ia mengatakan program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah.
“Namun pada faktanya, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG,” ujarnya dipantau dari Breaking News KompasTV.
Ia mengatakan yayasan yang tidak memenuhi syarat itu tetap ditunjuk dengan adanya pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN.
Ia mengatakan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan ditemukan terafiliasi dengan tiga tersangka: DH, SS, LP.
“Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan LP, dalam melakukan proses pengadaan, baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada PPK (pejabat pembuat komitmen),” katanya.
Syarief mengatakan pengadaan barang dan jasa di BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan diduga ada mark up harga sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional MBG.
Ia kemudian menyebutkan beberapa pengadaan barang atau jasa yang diduga bermasalah, yakni pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan total pengadaan sekitar Rp1 triliun, 32 ribu pasang sepatu, 31 ribu lebih tablet, dan 5.400 unit televisi yang diduga tidak sesuai ketentuan dan diduga ada mark up harga.
“Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ucap Syarief.
Ia mengatakan para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 dan 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ia menambahkan, para tersangka saat ini ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. (wol/kompastv/ryp/d2)







