Mahkamah Konstitusi memutus bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan opsi layanan yang menjaga sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat dipergunakan hingga habis tanpa biaya tambahan.
Keputusan itu diambil dalam uji materi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.
Dalam Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, MK mengabulkan sebagian pokok perkara dan menegaskan kewajiban tersebut kepada penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.
Putusan memerintahkan agar mekanisme pemulihan manfaat pelanggan tidak membebani konsumen lewat biaya tambahan saat kuota yang dibeli belum habis.
MK juga merinci beberapa skema perlindungan konsumen yang dapat diadopsi, antara lain akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana, serta bentuk perlindungan proporsional lainnya.
Perlindungan ini berlaku untuk pengguna layanan prabayar maupun pascabayar yang telah membayar kuota namun belum menghabiskannya.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan sambutan positif dan komitmen untuk mempelajari putusan tersebut secara menyeluruh.
Meutya menambahkan bahwa pihaknya telah memerintahkan tim untuk mengkaji implikasi putusan itu dan menyiapkan penyesuaian regulasi jika diperlukan, ujar Menkomdigi di Jakarta, Jumat 24 Juli 2026.
Kemkomdigi berjanji mengawal pelaksanaan putusan agar hak-hak konsumen terlindungi secara nyata.
Pemerintah juga menegaskan akan mempertimbangkan keberlanjutan investasi dan mutu jaringan telekomunikasi nasional saat merumuskan kebijakan lanjutan, demi kepastian hukum dan kepentingan publik.







