Anggota Komisi III DPR RI sekaligus anggota Badan Legislasi (Baleg) Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, meminta agar fungsi hutan dirumuskan dengan ketentuan yang lebih tegas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Permintaan itu disampaikan saat pembahasan harmonisasi RUU di hadapan Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (24/7/2026).
Parta menegaskan bahwa pada hakikatnya seluruh kawasan hutan memiliki fungsi perlindungan yang harus dipertahankan.
Ia menyebutkan bahwa hal ini berlaku untuk berbagai bentuk pengelolaan, termasuk hutan sosial, hutan yang dikelola masyarakat, maupun hutan adat.
Menurutnya, ketidakjelasan norma berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasi kebijakan di lapangan.
Untuk itu, ia mendorong rumusan undang-undang yang membedakan secara rinci kawasan yang boleh dimanfaatkan secara lestari oleh masyarakat dan kawasan yang harus dipertahankan karena karakteristik ekologis tertentu.
Parta juga mengusulkan penjelasan lebih rinci mengenai kawasan hutan yang harus dipertahankan dalam kondisi alaminya karena memiliki nilai strategis untuk pelestarian, pendidikan, dan penelitian.
Masukan tersebut menjadi bagian dari proses harmonisasi RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Tujuan pembahasan, menurut Panja, adalah menyempurnakan substansi agar regulasi akhir memiliki kejelasan norma, memberikan kepastian hukum, serta menempatkan perlindungan dan keberlanjutan hutan sebagai prinsip utama pengelolaan kehutanan nasional.







