JENGGALA.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Permohonan ini diajukan oleh 15 organisasi serikat pekerja dengan Nomor Perkara 54/PUU-XXI/2023. Salah satu permintaan mereka adalah agar MK membatalkan UU Nomor 6 Tahun 2023.
Pada hari Senin (2/10), Ketua MK Anwar Usman mengumumkan keputusan tersebut dengan menyatakan, “MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.” Anwar menjelaskan bahwa menurut hukum, permohonan para pemohon tidak beralasan.
Penting untuk dicatat bahwa keputusan ini menghadirkan perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo.
Permohonan ini diajukan oleh sejumlah organisasi serikat pekerja, termasuk Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI, Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI, Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin – SPSI, Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI, dan Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat.
Selain itu, permohonan juga diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, Gabungan Serikat Buruh Indonesia, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Serikat Buruh Sejahtera Independen ’92, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung pada 31 Mei 2023, kuasa hukum pemohon, Alif Fachrul Rachmad, mengklaim bahwa pembentukan UU Cipta Kerja harus mematuhi UU P3. Pemohon juga menilai UU Cipta Kerja bermasalah secara formil karena disahkan sebagai Perppu Cipta Kerja saat parlemen sedang dalam masa reses. Mereka berpendapat bahwa ini melanggar Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 52 ayat (1) UU P3.
Selain itu, pemohon berpendapat bahwa alasan penggunaan kedaruratan untuk mengeluarkan Perppu Cipta Kerja karena ketakutan akan krisis ekonomi global dianggap tidak beralasan. Menurut mereka, tidak ada kekosongan hukum yang perlu diatasi, karena undang-undang yang sudah ada masih cukup untuk mengatasi masalah hukum di masyarakat.
Selain itu, pemohon juga mengklaim bahwa tidak melaksanakan putusan MK akan berarti melanggar konstitusi, yang merupakan pelanggaran serius yang dapat membuka jalan bagi proses pemakzulan presiden (impeachment), karena konstitusi mengatur eksistensi dan fungsi lembaga-lembaga konstitusi sesuai dengan UUD 1945.







