JENGGALA.ID – Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dapat melakukan perombakan kabinet (reshuffle) karena beberapa menteri menghadapi masalah hukum. Puan berkata, “Melihat perkembangan terkini, ada beberapa kementerian yang terlibat dalam masalah hukum, sehingga kemungkinan adanya reshuffle atau penggantian menteri dari kementerian tersebut akan muncul cepat atau lambat.” Puan menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden, dan keputusan tentang waktu dan orang yang akan diganti adalah sepenuhnya hak Presiden Joko Widodo.
Puan tidak bersedia memberikan lebih banyak detail tentang reshuffle kabinet, mengatakan, “Kapan dan siapa yang akan diganti adalah keputusan presiden.”
Hingga saat ini, ada menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang tengah menghadapi masalah hukum, seperti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi oleh KPK.
Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut-sebut menerima uang dalam sidang kasus korupsi pengadaan Menara BTS 4G. Dito berjanji akan menghormati proses hukum yang berjalan.
Presiden Jokowi belum memberikan banyak komentar tentang reshuffle. Ketika ditanya oleh jurnalis, ia terlihat menggelengkan kepala dan bertanya darimana informasi tersebut diperoleh. Jokowi mengungkapkan pertanyaan, “Dengar dari mana?” usai acara Istana Berbatik di depan Istana Merdeka Jakarta, Minggu (2/10) malam.







