Dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan pada Senin (13/7/2026), Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan kerapnya maskapai menjadikan “faktor operasional” sebagai alasan penundaan keberangkatan.
Arsul menyampaikan pengalamannya bahwa setiap kali mengalami delay, penjelasan yang diterima seragam: tertunda karena faktor operasional.
Ia menegaskan bahwa penumpang jarang mendapat uraian rinci tentang apa yang dimaksud dengan faktor operasional tersebut.
Menurut Arsul, Mahkamah perlu mengetahui apakah ada kemungkinan faktor lain di luar ketentuan dalam Penjelasan Pasal 146 UU Penerbangan.
Informasi itu dianggap penting untuk menentukan apakah rumusan dalam penjelasan pasal itu layak dipertahankan bersifat terbuka atau sebaiknya dibuat lebih terbatas.
Arsul bahkan mempertanyakan alasan penggunaan redaksi inklusif apabila dalam praktiknya tidak ditemukan faktor lain yang relevan.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengingatkan bahwa hak konstitusional penumpang tidak boleh dikorbankan demi pertimbangan bisnis maskapai.
Saldi menyebutkan adanya banyak kasus di mana keputusan bisnis perusahaan penerbangan mengabaikan hak-hak konstitusional pelanggan.
Ia juga menegaskan bahwa ganti rugi atas keterlambatan tidak boleh disederhanakan hanya dengan pemberian makanan atau minuman ringan.







