Komisi Yudisial (KY) menyatakan siap mendampingi hakim yang menjadi sasaran ancaman atau perlakuan yang dapat menurunkan martabat lembaga peradilan.
Langkah ini ditempuh untuk mempertahankan independensi hakim dalam melaksanakan tugas peradilan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh F. Willem, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY, pada Dialog Interaktif bersama Pro 3 RRI, Senin, 13 Juli 2026.
Menurut Willem, tindakan yang dianggap merendahkan kehormatan hakim meliputi gangguan terhadap jalannya persidangan, ancaman terhadap keselamatan hakim baik di dalam maupun di luar ruang sidang, serta penghinaan terhadap hakim dan institusi pengadilan.
KY dapat memperoleh informasi melalui laporan langsung dari pihak terkait maupun melalui pemantauan pemberitaan media massa.
Apabila ada indikasi adanya ancaman, KY akan mengirim tim untuk melakukan verifikasi dan pengumpulan data di lokasi kejadian.
Willem menambahkan bahwa tanpa laporan formal pun, pengawasan media sering kali menjadi sumber awal deteksi peristiwa yang berpotensi merendahkan martabat hakim.
Setelah melakukan pendalaman, temuan tersebut akan dianalisis untuk menentukan apakah peristiwa itu memenuhi unsur perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim.
Jika terbukti adanya ancaman nyata terhadap hakim atau proses peradilan, KY akan mengkoordinasikan langkah selanjutnya dengan pihak-pihak terkait.
Koordinasi ini mencakup pimpinan pengadilan dan aparat keamanan, dengan kerja sama yang umumnya melibatkan kepolisian untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan permasalahan.
Willem menegaskan bahwa perlindungan bagi hakim bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk menjaga wibawa peradilan dan memastikan penegakan hukum berlangsung adil serta bebas dari tekanan.







