Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa pihak Meta belum mengajukan laporan mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas).
Menurut Meutya, tiga layanan yang berada di bawah payung Meta dan masuk daftar prioritas adalah Instagram, Facebook, serta Threads.
Selain itu, Kemkomdigi juga belum menerima laporan kepatuhan dari platform X (sebelumnya Twitter) dan sejumlah platform lain yang menjadi sasaran aturan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Meutya dan dikutip di Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026, seraya ia mendesak seluruh penyelenggara platform untuk segera menyerahkan data pelaksanaan.
PP Tunas mulai diberlakukan secara resmi pada 28 Maret 2026 dan menetapkan delapan platform digital sebagai prioritas pemantauan dan kepatuhan.
Kedelapan platform prioritas tersebut adalah TikTok; YouTube; Instagram; Facebook; Threads; Roblox; Bigolive; dan X.
Hingga saat ini baru dua platform yang melaporkan hasil implementasi PP Tunas kepada Kemkomdigi.
Berdasarkan laporan yang masuk, jumlah akun anak yang dinonaktifkan mencapai hampir 4,7 juta akun.
TikTok melaporkan intervensi terakhir per-Juni dengan penurunan sebanyak 4,1 juta akun.
Sementara itu, YouTube melaporkan tindakan pada bulan Mei yang berjumlah kurang lebih 600 ribu akun.
Meutya menegaskan harapannya agar platform lain menuntaskan pelaporan serupa demi kepatuhan dan perlindungan anak di ranah digital.







