Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti antrean kendaraan panjang yang kembali mengular hingga menuju Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi.
Isu itu ia angkat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang digelar di Gedung DPR RI.
Mufti mengatakan ia menemukan laporan tentang kemacetan tersebut dari media lokal Radar Banyuwangi pada Sabtu (27/6/2026).
Ia mengaku heran karena pola antrean masif itu seharusnya hanya muncul saat puncak arus mudik, bukan beberapa bulan setelah masa puncak berakhir.
Menurut Mufti, masa puncak mudik telah berakhir sejak Maret, namun antrean masih terjadi hingga pertengahan tahun.
Rasa ingin tahu mendorongnya turun langsung ke lapangan saat berada di Banyuwangi bersama pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Banyuwangi.
Awalnya kunjungan tersebut tidak dimaksudkan untuk membahas masalah pelabuhan, namun para pelaku usaha segera menyoroti kondisi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Hasil peninjauan lapangan memperlihatkan kemacetan yang lebih parah dari laporan awal, bahkan merambat sampai ujung Wongsorejo.
Mufti mengatakan antrean panjang kini bukan sekadar efek musiman; kondisi itu berlangsung berlarut tanpa jeda.
Imbasnya dirasakan oleh sopir truk logistik, pengemudi angkutan umum, serta wisatawan yang hendak menyeberang ke Bali.
Banyak pengguna jasa terpaksa menunggu berjam-jam hingga berhari-hari, dengan sejumlah sopir tidur di mobil, bus, atau truk mereka.
Ia juga mendapatkan informasi bahwa penumpang dan sopir tidak menerima pendampingan atau perhatian yang memadai dari pihak ASDP atau BUMN setempat.
Menurut Mufti, waktu tunggu yang panjang otomatis menaikkan biaya operasional sehingga berpotensi meningkatkan biaya logistik nasional.
Menanggapi temuan ini, Komisi VI akan meminta penjelasan dan langkah nyata dari PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
Mufti menegaskan pihaknya akan datang ke lokasi minggu depan untuk mendorong percepatan penyelesaian agar antrean dapat diurai dengan baik.







