Mercy Chriesty Barends, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI, menyatakan proses harmonisasi RUU itu masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah maupun dari fraksi-fraksi di DPR RI.
Pernyataan tersebut disampaikan Mercy usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dikutip Rabu (8/7/2026).
Menurut Mercy, rapat gabungan tripartit antara Pansus dan pemerintah telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai urgensi pembentukan RUU sebagai landasan penguatan pembangunan daerah kepulauan.
Meski ada kesepakatan tersebut, Pansus belum mengambil keputusan akhir karena DIM dari pemerintah dan fraksi-fraksi belum masuk ke meja kerja.
Mercy menegaskan Pansus akan tetap membuka ruang masukan selama satu bulan ke depan hingga penutupan masa sidang.
Sebagai bagian dari prinsip meaningful participation, Pansus merencanakan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah kepulauan untuk menerima aspirasi secara langsung dari pelaku dan masyarakat setempat.
Pansus juga menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan delapan kementerian dan lembaga yang tercantum dalam Surat Presiden.
Instansi yang akan dipanggil antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Bappenas.
Mercy menjelaskan pembahasan awal dengan kementerian dan lembaga tersebut masih bersifat penjajakan karena DIM dari pemerintah belum diserahkan.
Terkait pengaturan Dana Khusus Kepulauan (DKK), Pansus memilih pendekatan berbeda dibanding periode sebelumnya.
Pada pembahasan kali ini, Pansus mengedepankan konsep open legal policy dan tidak memasukkan angka persentase dana secara eksplisit dalam teks undang-undang.
Alasan pendekatan ini, menurut Mercy, adalah menyusun dasar hukum yang memungkinkan kehadiran negara tanpa langsung menetapkan kuantitas anggaran di dalam undang-undang.
Dia menambahkan bahwa apabila undang-undang disahkan, mekanisme kebijakan dan penganggaran terkait DKK akan mengikuti sesuai ketentuan pelaksanaan.
Dalam pembahasan selanjutnya, Pansus menekankan pendekatan konstruktif dan musyawarah mufakat bersama pemerintah pusat untuk menyelaraskan isu-isu strategis.
Isu yang perlu disesuaikan meliputi kewenangan pengelolaan laut dan pesisir, mekanisme dana bagi hasil, serta skema pelaksanaan Dana Khusus Kepulauan.
Seluruh anggota Pansus, kata Mercy, memiliki komitmen yang sama untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi daerah-daerah kepulauan.
Melalui RUU ini, Pansus berharap ketimpangan pembangunan yang selama ini lebih berpihak pada wilayah daratan dapat diminimalkan dan segera diakhiri.







