Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menutup periode pengusulan Zona Integritas untuk Tahun 2026 pada 30 Juni 2026.
Selanjutnya, usulan tersebut akan melalui proses evaluasi untuk penetapan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan pada Rabu, 8 Juli 2026, bahwa upaya Zona Integritas harus fokus pada peningkatan mutu layanan publik, bukan semata-mata pemenuhan persyaratan administratif.
Menurut Rini, pembangunan Zona Integritas merupakan langkah awal penting agar reformasi birokrasi berjalan pada jalur yang tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Satu dari tiga konsentrasi utama adalah penguatan integritas melalui pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penguatan sistem pengendalian internal.
Fokus kedua diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga layanan menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Prioritas ketiga menekankan penguatan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja agar setiap unit kerja mampu menghasilkan kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil.
Rini menegaskan bahwa integritas dan kinerja harus berjalan berimbang; tanpa kejujuran, kinerja tinggi kurang berarti, sementara kinerja tanpa integritas tak membangun kepercayaan jangka panjang.
Program Zona Integritas juga sejalan dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan akuntabel di tengah tuntutan layanan publik yang semakin cepat di era digital.
Predikat WBK dan WBBM akan diberikan kepada unit kerja yang mampu menunjukkan komitmen melalui perubahan nyata, sistematis, dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Kementerian PANRB, sebanyak 16.734 unit kerja dari instansi pemerintah pusat maupun daerah telah mengajukan predikat Zona Integritas.
Hingga kini, tercatat 2.983 unit kerja telah memperoleh predikat WBK.
Sementara 430 unit kerja berhasil meraih predikat WBBM.
Kementerian menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar upaya meraih label, melainkan proses berkelanjutan untuk membangun budaya kerja berintegritas, meningkatkan mutu pelayanan publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.







