Ketua Panitia Khusus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menegaskan bahwa RUU tersebut harus mampu menjamin kemandirian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, khususnya di kawasan perbatasan.
Menurut Mercy, diperlukan payung hukum yang kokoh untuk memberi kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta menanggulangi berbagai kendala akibat kondisi geografis yang terpisah-pisah.
Pernyataan itu disampaikan Mercy dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Daerah Kepulauan bersama INDEF, AMAN, Hiswana Migas, dan JATAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ia menyoroti praktik di Jepang yang telah memiliki Undang-Undang Pembangunan Daerah Kepulauan sejak 1953 dan mewajibkan evaluasi serta penyesuaian setiap 10 tahun sebagai contoh komitmen negara terhadap pembangunan kepulauan.
Menurut Mercy, kebijakan Jepang itu menjadi bukti keseriusan negara dalam memastikan pembangunan daerah kepulauan berjalan berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan riil.
RUU yang disusun, tegasnya, harus mengusung semangat kemandirian pembangunan khususnya untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dia menekankan bahwa masyarakat kepulauan tidak seharusnya bergantung penuh pada kehadiran pemerintah mengingat rentang kendali pelayanan yang jauh dan kondisi pulau-pulau kecil yang tersebar.
Mercy berharap agar RUU Daerah Kepulauan nantinya memfasilitasi sistem yang menjamin kesinambungan pelayanan publik sekaligus menguatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan kepulauan Indonesia.







