Anggota Komisi III DPR RI Mercy Barends menekankan bahwa pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus jelas agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI bersama para ahli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (25/6/2026).
Mercy mengingatkan bahwa penguatan instrumen hukum untuk menanggulangi korupsi, pencucian uang, narkotika, dan tindak pidana ekonomi wajib disertai perlindungan hak konstitusional warga negara.
Salah satu titik fokus dalam pembahasan adalah konsep Non-Conviction Based Confiscation (NCBC), yakni mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap.
Menurut Mercy, negara membutuhkan alat yang efektif untuk mengejar dan mengembalikan aset kejahatan, namun kewenangan tersebut perlu dibatasi secara tegas.
Ia meminta agar undang-undang baru memberi kepastian mengenai siapa yang menjadi subjek aturan sehingga ruang lingkup dan sasaran penerapan tidak multitafsir.
Penggunaan frasa “diduga” dalam sejumlah pasal juga mendapat perhatian khusus dari Mercy.
Meski istilah itu umum dalam penyelidikan dan penyidikan, Mercy menilai pemakaian kata tersebut pada ketentuan perampasan aset harus memiliki batasan operasional yang jelas.
Tanpa parameter tegas, penggunaan istilah tersebut berisiko menimbulkan interpretasi berbeda di lapangan dan menimbulkan keresahan masyarakat.
Mercy meminta para ahli menjelaskan secara komprehensif standar pembuktian yang dapat digunakan untuk mengaitkan suatu aset dengan tindak pidana.
Dalam kajian para pakar, tantangan utama mekanisme perampasan aset adalah membuktikan keterkaitan harta dengan tindak pidana tanpa mereduksi hak kepemilikan yang dijamin konstitusi.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa persoalan ini menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.
Keberhasilan pemberantasan kejahatan menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah aset yang disita, melainkan juga dari kemampuan negara menjaga keadilan dan hak asasi manusia.
Selain substansi, Mercy mendesak agar rancangan undang-undang menjabarkan prosedur pelaksanaan perampasan aset secara rinci.
Ia menekankan perlunya penjelasan tentang kapan proses dimulai dan bagaimana tahapan-tahapannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Seluruh tahapan, mulai dari identifikasi aset, pelacakan, penyitaan sementara, pengajuan ke pengadilan, hingga penetapan perampasan aset, menurut Mercy harus diatur secara transparan.
DPR memberi dukungan terhadap upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi melalui RUU Perampasan Aset, asalkan penyusunan regulasi melindungi hak dasar warga negara.
Mercy berharap masukan yang disampaikan dalam RDPU dapat menjadi bahan penyempurnaan sebelum RUU memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut agar aturan tersebut efektif memiskinkan pelaku kejahatan sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan konstitusional.







