Pemerintah menyetujui perpanjangan tenor Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 40 tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Keputusan itu juga disertai kebijakan mempertahankan suku bunga rumah subsidi pada tingkat rendah demi meningkatkan keterjangkauan perumahan.
Persetujuan diambil dalam Rapat Komite Tapera yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Rapat dilaksanakan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 24 Juni 2026.
Maruarar menegaskan pemerintah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga suku bunga subsidi.
Pemerintah menetapkan suku bunga untuk rumah tapak subsidi sebesar 5 persen dan rumah susun subsidi 6 persen, dengan opsi tenor hingga 40 tahun, menurut keterangan tertulis pada Kamis, 25 Juni 2026.
Komite Tapera juga mengevaluasi realisasi penyaluran FLPP sepanjang tahun anggaran 2026 sampai pertengahan Juni.
Hingga 23 Juni 2026, realisasi penyaluran FLPP tercatat 81.268 unit rumah dengan nilai Rp10,1 triliun.
Jika ditambah unit yang sudah memasuki tahap akad kredit, capaian menjadi 103.003 unit rumah.
Jumlah tersebut setara sekitar 29,43 persen dari target tahunan 350.000 unit rumah.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan sejumlah strategi untuk mengejar target penyaluran FLPP tahun ini.
Strategi yang disiapkan meliputi penguatan segmentasi pasar, promosi, sinergi dan kolaborasi, serta penguatan digital marketing.
Heru juga menegaskan implementasi kebijakan tenor pembiayaan maksimal 40 tahun sebagai salah satu langkah pencapaian target.
Pembahasan rapat mencakup hambatan pelaksanaan FLPP terkait kebijakan Lahan Sawah Dilindungi dan Lahan Baku Sawah.
Sebagai solusi percepatan perizinan dan penerbitan sertifikat, pemerintah menerbitkan keputusan bersama yang menjadi landasan penyelesaian kendala tersebut.
Penerapan relaksasi pada Sistem Layanan Informasi Keuangan milik Otoritas Jasa Keuangan termasuk agenda yang mendapat perhatian dalam rapat.
OJK mendukung percepatan pembaruan data kredit dan memberikan akses pengecekan langsung kepada BP Tapera untuk memperlancar proses verifikasi.
Rapat juga membahas skema pembiayaan rumah susun subsidi dengan target menaikkan minat hunian vertikal di kalangan masyarakat.
Pemerintah mengkaji mekanisme bunga berjenjang yang memungkinkan angsuran sekitar Rp700 ribuan untuk rusun subsidi.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menjelaskan konsep KPR Rusun Inden yang membuka pendaftaran calon pembeli sebelum pembangunan selesai.
Menteri Keuangan Purbaya menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan rusun subsidi agar menarik minat masyarakat.
Purbaya juga menyatakan pemerintah akan menyesuaikan ketentuan tenor pembiayaan serta luas bangunan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli berharap skema pembiayaan dapat dirancang agar lebih menarik bagi pekerja dan buruh nasional.
Ia meminta BP Tapera melakukan pemetaan sehingga pekerja dapat memiliki akses kepemilikan rumah melalui skema yang menarik.
Pemerintah optimistis kebijakan ini membantu mencapai target penyaluran FLPP 350.000 unit pada 2026.
Langkah tersebut dinilai turut memperkuat pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah sebagai program strategis nasional.







