Panitia Khusus DPR RI yang menangani Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan menuntaskan satu tahap penting dalam proses pembahasan RUU tersebut.
Pertemuan kerja gabungan antara DPR, DPD, dan pemerintah digelar di Komisi XIII DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Pansus yang diketuai Mercy Chriesty Barends dari Fraksi PDI Perjuangan memimpin jalannya rapat tersebut.
Dalam pertemuan itu, Pansus menerima dukungan resmi dari DPR, DPD, dan perwakilan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU menjadi undang-undang.
Mercy menyampaikan bahwa pembentukan RUU Daerah Kepulauan sebelumnya telah disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026.
Pada pertemuan perdana Pansus dan DPD disepakati lima agenda utama pembahasan.
Agenda pertama adalah penyampaian penjelasan dari DPD RI mengenai RUU Daerah Kepulauan.
Agenda kedua berisi penyampaian pandangan dari masing-masing fraksi DPR RI terhadap RUU tersebut.
Agenda ketiga mencakup penyampaian pandangan pemerintah atas RUU Daerah Kepulauan.
Agenda keempat adalah pengesahan jadwal pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan.
Agenda kelima memuat penyerahan naskah akademik dan draf RUU dari DPD RI kepada Pansus DPR RI.
Dari hasil rapat, DPD RI bersama 8 fraksi DPR menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan RUU ini.
Mercy menilai persetujuan tersebut memperlihatkan komitmen bersama antara DPR dan DPD untuk menyelesaikan RUU demi kepentingan masyarakat di daerah kepulauan.
Perwakilan pemerintah yang hadir dan menyampaikan pandangan adalah Wamendagri Bima Arya, dan pemerintah memberi lampu hijau agar proses pembahasan dilanjutkan.
Menurut Mercy, ketiga pilar—DPR, DPD, dan pemerintah—saat ini menunjukkan kecenderungan keselarasan dalam sikap yang mendukung kelanjutan pembahasan.
Isu-isu pokok yang menjadi fokus dalam RUU akan dibahas lebih mendalam pada rapat-rapat berikutnya dengan pendekatan konstruktif untuk mencari musyawarah mufakat.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, serta perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, dan tim kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI yang dipimpin Andi Sofyan Hasdam.







