Iran menegaskan bahwa jaminan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz hanya dapat dicapai melalui mekanisme koordinasi yang melibatkan Teheran.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi, sebagaimana dilaporkan Anadolu pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Gharibabadi menanggapi seruan Amerika Serikat dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) yang menyerukan kebebasan pelayaran di perairan strategis tersebut.
Ia menilai upaya pengaturan rute pelayaran yang disusun tanpa keterlibatan Iran tidak akan mampu menjamin keamanan di Selat Hormuz.
Menurut Gharibabadi, setiap alternatif pelayaran yang mengabaikan kepentingan Teheran tidak dapat diandalkan untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim.
Melalui unggahan di platform X, ia menegaskan bahwa kerangka pelayaran harus disusun bersama Pemerintah Iran dan harus merujuk pada Pasal 5 MoU Islamabad antara Iran dan Amerika Serikat.
Gharibabadi juga memperingatkan bahwa pengaturan yang bersifat ambigu atau keputusan sepihak tidak dapat diterima.
Ia mengancam bahwa Iran akan menangguhkan jalur alternatif yang ditetapkan apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi.
Kementerian Luar Negeri Iran menambahkan bahwa Selat Hormuz berada dalam wilayah perairan teritorial Iran dan Oman, sehingga pengelolaan pelayaran akan merujuk pada Pasal 5 dalam Memorandum Saling Pengertian Islamabad.
Pernyataan Tehran ini muncul sebagai respons terhadap komunike bersama Amerika Serikat dan GCC yang menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz.
Dalam komunike tersebut, AS dan GCC menekankan pentingnya kebebasan pelayaran yang bebas, tanpa syarat, dan tanpa pembatasan, serta menolak penerapan pungutan, biaya, atau upaya pihak mana pun untuk menguasai Selat Hormuz.
Selat Hormuz disebut sebagai salah satu rute pelayaran paling strategis di dunia yang memegang peranan penting dalam perdagangan energi global.







