I Nyoman Parta, S.H., anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan untuk Daerah Pemilihan Bali, menyerukan pentingnya menjaga memori kolektif terkait Peristiwa Kudatuli dalam konteks perjalanan demokrasi Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang memuat foto Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, disertai tulisan “Kebenaran Pasti Menang”.
Parta menegaskan bahwa peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996 mengingatkan bahwa demokrasi tidak hadir secara instan.
Menurutnya, demokrasi yang dinikmati hari ini adalah buah dari perjuangan panjang melawan ketidakadilan dan praktik otoritarianisme pada masa lalu.
Ia mendesak agar nilai-nilai tersebut terus dipelihara oleh seluruh komponen bangsa guna memperkuat fondasi berbangsa dan bernegara.
Anggota DPR tersebut juga menyoroti peran generasi muda dalam memahami sejarah Peristiwa Kudatuli.
Parta menekankan bahwa pengetahuan sejarah diperlukan bukan untuk menumbuhkan kebencian, melainkan untuk meneguhkan komitmen kolektif terhadap jalan demokrasi.
Ia menjelaskan bahwa demokrasi harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui demokrasi ekonomi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Peristiwa Kudatuli sendiri merujuk pada penyerbuan terhadap Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996.
Kejadian itu dipandang sebagai salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia dan simbol perlawanan terhadap praktik otoritarianisme yang kemudian mendorong lahirnya era Reformasi.
Bagi PDI Perjuangan, Kudatuli menjadi tonggak perjuangan untuk menegakkan demokrasi, keadilan, dan kebenaran politik.
Dalam rangka peringatan 30 tahun tersebut, Parta mengajak kader partai dan masyarakat luas agar tidak melupakan peristiwa itu serta terus merawat nilai-nilai demokrasi.
Pesan “Kebenaran Pasti Menang” dihadirkan sebagai pengingat bahwa perjuangan menegakkan keadilan dan demokrasi mesti dilanjutkan oleh setiap generasi demi terwujudnya Indonesia yang lebih demokratis, berkeadilan sosial, dan menghormati HAM.







