Badan Gizi Nasional (BGN) akan memprioritaskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Keputusan ini diambil untuk mempercepat intervensi gizi bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan kebijakan tersebut merujuk pada data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Data Kemenkes menunjukkan sekitar 40 persen penduduk Indonesia pada kuintil 1 dan 2 masih berada di bawah standar kecukupan gizi akibat kekurangan kalori dan protein.
Akibat kondisi itu, diperkirakan sekitar 116 juta penduduk mengalami kekurangan asupan makanan atau lapar karena konsumsi hariannya lebih rendah dibandingkan kebutuhan aktivitas sehari-hari.
Dengan realita tersebut, program MBG difokuskan terlebih dahulu ke wilayah yang mencatat prevalensi stunting tertinggi.
Sudaryono menjelaskan upaya BGN mencakup pendataan dapur yang sudah ada untuk diaktivasi segera, pembangunan dapur baru di lokasi prioritas, serta pembenahan pada fasilitas yang telah beroperasi.
Penjelasan tersebut disampaikan Sudaryono di Jakarta, Rabu 29 Juli 2026.
Berdasarkan pemetaan Kemenkes, terdapat 182 kabupaten/kota berstatus stunting sedang, 220 kabupaten/kota berstatus tinggi, dan 92 kabupaten/kota masuk kategori sangat tinggi.
Pemetaan itu memungkinkan pemerintah mengetahui kebutuhan intervensi secara rinci, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.
Selain memperbaiki SPPG yang sudah berjalan, BGN juga menyiapkan intervensi langsung berupa pemberian gizi yang disesuaikan kebutuhan lokal, terutama di daerah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah menyusun sistem pendataan berbasis nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Data NIK tersebut akan diintegrasikan lintas kementerian dan lembaga sehingga status penerima manfaat dapat dipantau secara menyeluruh.
Melalui integrasi data, pihak terkait dapat mengetahui apakah seorang balita, ibu hamil, atau pelajar telah menerima MBG, serta kondisi kesehatannya dan perkembangan setelah menerima intervensi gizi.
BGN juga menggandeng Kemenkes melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk memantau dampak pemberian MBG secara berkala.
Sudaryono mengusulkan agar pemeriksaan kesehatan bagi balita, ibu hamil, dan anak sekolah dilakukan lebih dari satu kali untuk mengukur efektivitas program secara berkelanjutan.
Keberhasilan MBG dinilai bukan hanya dari tersalurkannya makanan bergizi, tetapi dari perubahan kesehatan yang nyata pada penerima manfaat.
Jika output berupa makanan berkualitas, jumlah sesuai, dan gizi lengkap, diharapkan menghasilkan outcome yang tampak, seperti penurunan stunting, pemulihan kondisi kesehatan, dan normalisasi berat badan anak-anak.







