Pemerintah menegaskan bahwa percepatan pemberian izin produk untuk pelaku UMKM harus sejalan dengan upaya melindungi konsumen dari risiko kesehatan.
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menerapkan kebijakan tersebut.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan negara berkewajiban menjaga keselamatan publik sekaligus memperkuat layanan bagi pelaku usaha agar UMKM dapat tumbuh lebih baik.
Pernyataan itu disampaikan saat peluncuran Program SAPA Semesta UMK Pangan Olahan (Sadar Pangan Aman, Sistematis, Ekosistem, Masif, Efektif, Sinergi, Terintegrasi, dan Aksesibel) di Kantor BPOM, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
Melalui inisiatif ini, kedua pihak berupaya menyeimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dengan kemudahan akses perizinan bagi pelaku UMKM.
Maman menegaskan pembangunan kualitas layanan perizinan merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkap kendala utama yang dihadapi UMKM berupa keterbatasan pengetahuan, kemampuan teknis, dan pemenuhan standar produksi sehingga banyak pelaku sulit memperoleh izin edar.
Sebagai respons, BPOM tengah menyusun regulasi baru untuk memfasilitasi kenaikan status perizinan dari Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) menuju izin Makanan Dalam (MD).
Taruna Ikrar menyatakan aturan tersebut sedang dalam proses dan ditargetkan rampung tahun ini sehingga “3 juta lebih” pelaku usaha dapat dibina untuk naik kelas dari P-IRT menjadi MD.
Peningkatan status perizinan ini diharapkan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk UMKM, termasuk peluang pemasaran nasional dan potensi ekspor.







