Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya KD, warga yang diduga menjadi korban pengeroyokan massa setelah dituduh mencuri seekor ayam di Kabupaten Tabanan, Bali.
Peristiwa ini, menurut Mercy, bukan sekadar persoalan pidana biasa tetapi mencerminkan kegagalan dalam penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.
Peristiwa terjadi pada Jumat dini hari, 24 Juli 2026, di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali.
KD diduga mengambil seekor ayam milik warga setempat yang kemudian memicu kemarahan sejumlah orang sehingga korban dikeroyok hingga mengalami luka berat dan meninggal dunia.
Sepeda motor milik korban juga dilaporkan dibakar oleh massa dalam kejadian tersebut.
Pihak kepolisian kini menangani dua dugaan perkara, yaitu kasus pencurian yang diduga dilakukan KD serta dugaan tindak pidana pengeroyokan yang berujung pada kematian korban.
Mercy menekankan bahwa tindakan penganiayaan yang berujung pada kematian harus diproses dan pelakunya dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana.
Ia meminta Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas semua pelaku pengeroyokan tanpa pengecualian dan menindaklanjuti secara profesional.
Mercy mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945 dan hak atas perlindungan serta kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Dia juga menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 mengatur sanksi tegas terhadap penganiayaan bersama yang menyebabkan luka berat atau kematian.
Menurut Mercy, ketika massa bertindak sebagai penegak hukum, jaksa, dan hakim sekaligus, maka sendi negara hukum dan nilai kemanusiaan sedang tergerus.
Ia menyoroti dampak psikologis bagi keluarga korban, terutama anak yang harus kehilangan figur ayah secara tragis di depan mata.
Mercy menambahkan bahwa kasus ini harus dilihat pula dari sisi keadilan sosial karena jika dugaan pencurian dilatarbelakangi oleh kemiskinan, negara berkewajiban menangani akar persoalan melalui perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi.
Ia mempertanyakan proporsionalitas tindakan kekerasan dibandingkan nilai barang yang diduga dicuri dan menggarisbawahi bahwa hukuman jalanan tidak dapat dibenarkan dalam sistem hukum yang beradab.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Maluku, Mercy mengimbau seluruh elemen masyarakat menahan diri dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.







