Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menegaskan bahwa tujuan akhir dari perubahan yang sedang dijalankan di Kementerian ATR/BPN adalah memberikan kemudahan dan kepastian bagi masyarakat.
Transformasi diarahkan pada penguatan struktur organisasi serta peningkatan mutu layanan, dengan fokus awal pada Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal.
Permintaan itu disampaikan Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi Transformasi Layanan Pertanahan bersama Kepala Kantor Wilayah dan 148 Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, D.I. Yogyakarta pada Jumat (04/09/2026).
Pada pertemuan tersebut, peserta rapat terutama berasal dari Kantah di Pulau Jawa dan sejumlah daerah besar di luar Jawa.
Nusron meminta agar proses restrukturisasi dan perbaikan layanan sudah dapat mulai berjalan pada tahun 2026 ini.
Sebagai langkah awal, kementerian memprioritaskan dua layanan utama yaitu Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal untuk mendapatkan perhatian khusus dalam implementasi transformasi.
Dalam rangka memastikan efektivitas pelaksanaan, rapat mengkaji pengembangan yang telah diterapkan di sejumlah Kantah yang lebih dulu melakukan perubahan organisatoris dan layanan.
Salah satu evaluasi difokuskan pada 10 Kantah yang mengadopsi pendekatan kewilayahan pada posisi Kepala Seksi untuk menilai efektivitas model tersebut.
Selain itu, dievaluasi pula 17 Kantah yang menjadi perintis pelaksanaan Peralihan Hak Terintegrasi 10 hari, dengan masing-masing kantor menyampaikan pengalaman serta kendala di lapangan.
Nusron menekankan pentingnya mengidentifikasi semua hambatan agar permohonan layanan pertanahan memiliki waktu penyelesaian yang jelas bagi masyarakat.
Ia menegaskan agar pemohon tidak dibiarkan tanpa kepastian kapan proses permohonan mereka akan selesai.
Untuk memperluas transformasi organisasi, Nusron meminta Kanwil dan Kantah yang belum melakukan perubahan agar segera mempersiapkan diri.
Berdasarkan laporan dari Pak Makarima (Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan MR), akan ada penambahan 50 kantor pada tanggal 24 September dan tambahan 50 kantor lagi pada akhir Desember, sehingga total kantor yang mengalami transformasi organisasi tahun ini menjadi 110 kantor.
Perluasan layanan Peralihan Hak juga ditargetkan mencapai jumlah minimal yang sama, yakni 110 kantor.
Nusron meminta para Kakanwil dan Kepala Kantah memastikan transformasi menghasilkan layanan yang lebih mudah, jelas, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
Rakor dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi transformasi layanan dan organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; serta Kepala Biro Ortala dan MR, Einstein Al Makarima.
Hadir pula dalam kesempatan itu Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, bersama sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN.







