Pemulihan lingkungan perlu diarahkan bukan sekadar menghentikan kerusakan, tetapi juga menjadi pendorong investasi hijau, penciptaan lapangan kerja hijau (green jobs), dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat saat menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Politik Universitas Nasional di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan berada di pundak seluruh elemen bangsa.
Sebagai bentuk tindakan, Jumhur mengajak masyarakat menerapkan gerakan Tobat Ekologis dengan langkah nyata seperti penanaman pohon, pemulihan sungai, penghentian pencemaran industri, serta pembentukan budaya tidak membuang sampah sembarangan.
Jumhur mengingatkan bahwa pemerintah, dunia usaha, masyarakat, hingga setiap individu turut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, sehingga perlu ada Tobat Ekologis yang diwujudkan melalui aksi konkrit, kata Jumhur dalam keterangannya, Rabu, 29 Juli 2026.
Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh dikembangkan tersendiri tanpa memperhitungkan perlindungan lingkungan.
Agenda strategis nasional seperti penguatan industri, ketahanan pangan, dan ketahanan energi harus dirancang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
Indonesia masih menghadapi persoalan serius seperti pencemaran air, udara, dan lahan; masalah sampah; degradasi daerah aliran sungai; serta kerusakan pada gambut dan mangrove.
Untuk menanggulangi isu-isu tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menempatkan tiga strategi utama: penguatan pengawasan dan penegakan hukum, penyusunan solusi dan terobosan kebijakan, serta percepatan pemulihan lingkungan.
Jumhur menilai kegiatan pemulihan memiliki nilai ekonomi signifikan; rehabilitasi lahan dan penanaman bambu berpotensi menghasilkan penurunan emisi yang terverifikasi untuk diperdagangkan di pasar karbon.
Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan sebaiknya diselesaikan sejak tahap perencanaan agar pemulihan lingkungan membuka peluang investasi yang besar.
Ia juga mendorong peran aktif perguruan tinggi dan mahasiswa melalui riset, kritik konstruktif, dan inovasi berbasis ilmu pengetahuan guna memperkuat kebijakan lingkungan nasional.
Pemerintah akan memberikan dukungan kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen menjaga lingkungan, sementara KLH akan menegakkan hukum secara tegas terhadap pihak yang terbukti merusak lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.







