Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah Yohanes Freddy Ering meminta pemerintah daerah menjamin alokasi anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan benar-benar mencukupi kebutuhan operasional.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Senin (27/7/2026).
Yohanes menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla bergantung tidak hanya pada jumlah personel dan ketersediaan sarana-prasarana, tetapi juga pada kelancaran pendanaan di lapangan.
Ia mendesak agar perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan secara terperinci sehingga alokasi yang disiapkan dapat memenuhi beragam kebutuhan operasi di lokasi terdampak.
Meski pemerintah daerah saat ini menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, politikus PDI Perjuangan itu menilai dana untuk penanggulangan karhutla harus tetap menjadi prioritas dalam belanja daerah.
Yohanes mengusulkan mekanisme pergeseran anggaran apabila kondisi di lapangan sudah mendesak dan alokasi melalui APBD murni tidak lagi mencukupi.
Menurutnya, menunggu proses APBD Perubahan yang biasanya berlangsung pada September atau October akan terlambat untuk aksi yang sifatnya darurat.
Oleh karena itu, menurut Yohanes, pemerintah daerah dapat mengajukan penambahan anggaran sebelum APBD Perubahan agar respons penanganan dapat berlangsung cepat.
DPRD Kalimantan Tengah, tambahnya, siap mendukung kebijakan pemerintah dan mengawal pemenuhan anggaran agar penanganan bencana berjalan optimal.
Ia mengingatkan bahwa penanganan yang terlambat justru akan menimbulkan kebutuhan dana lebih besar di kemudian hari.







