Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan penolakan terhadap penyelesaian secara restorative justice untuk perkara dugaan penyekapan dan penganiayaan perempuan di Kabupaten Bandung.
Ia meminta aparat penegak hukum tetap melanjutkan proses pidana dan menerapkan sanksi yang tegas agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Pigai menyampaikan bahwa Kantor Wilayah Jawa Barat dari Kementerian HAM termasuk instansi pertama yang turun ke lokasi untuk memantau perkembangan penanganan kasus tersebut.
Menurutnya, kehadiran negara diperlukan agar korban memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
Ia mengingatkan bahwa dugaan tindakan penyiksaan memberikan dampak serius bagi korban dan keluarga, sekaligus menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama perempuan dan anak.
Karena itu, seluruh ketentuan perlindungan perempuan dan anak harus dijalankan secara konsisten melalui penegakan hukum yang kuat.
“Manusia itu ada hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga dan saling melindungi. Bukan untuk saling menyiksa,” ujar Pigai.
Pigai juga meminta aparat memperhatikan rasa keadilan yang dirasakan korban dan keluarganya dalam proses penanganan perkara, bukan semata-mata pandangan pihak lain.
Ia menegaskan pemerintah akan terus mendorong penegakan hukum agar pelanggaran hak asasi manusia tidak berulang dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan berjalan optimal.







