Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) yang sedang dijalankan untuk calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopes) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Pernyataan itu disampaikan Pigai menanggapi kabar meninggalnya lima calon manajer Kopdes saat mengikuti program tersebut.
Pigai menyampaikan duka cita atas kejadian tersebut dan menegaskan perlunya kajian ulang terhadap metode pendidikan yang dipakai dalam Latsarmil.
Ia mengatakan pembentukan karakter peserta sebaiknya tidak selalu mengandalkan model latihan fisik ala militer yang berlebihan.
Pigai menekankan bahwa tujuan pembinaan mental dapat dicapai melalui pendekatan yang menitikberatkan pada pengetahuan, keterampilan, disiplin, tanggung jawab, kecepatan, ketepatan, dan kejujuran tanpa memaksakan latihan fisik ekstrem.
Selain meminta evaluasi metode, Pigai mendorong adanya penyelidikan profesional untuk mengungkap penyebab kematian peserta secara ilmiah.
Ia juga memerintahkan stafnya untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan sebagai bagian dari tindak lanjut.
Kejadian tersebut memicu sorotan publik dan desakan agar keselamatan serta hak-hak warga sipil peserta menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program pelatihan pemerintah.
Pihak Kementerian Pertahanan menyatakan telah melakukan evaluasi awal atas insiden kematian lima peserta dalam Program SPPI yang mengikuti Latsarmil tahun 2026.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan bahwa kelima peserta mendapat penanganan medis sesuai prosedur sejak muncul gangguan kesehatan.
Ketut menjelaskan semua peserta dirujuk ke rumah sakit untuk tindak lanjut pengobatan sesuai kondisi masing-masing dan menyampaikan belasungkawa atas wafatnya lima peserta Program SPPI KDKMP dan KNMP Tahun 2026.
Dia menegaskan seluruh calon peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh sebelum mengikuti pendidikan dan latihan dasar militer, meliputi tes laboratorium, EKG, USG, rontgen, pemeriksaan kesehatan jiwa, serta pemeriksaan fisik sesuai ketentuan.
Ketut menambahkan pemeriksaan kesehatan tersebut merupakan syarat wajib untuk memastikan kecocokan peserta dengan standar sebelum pelatihan.
Pernyataan resmi dari BPSDM menyebutkan evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan proses pelaksanaan SPPI berjalan sesuai prosedur dan mengutamakan keselamatan peserta.







