Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyatakan pemerintah terus menjajaki penyusunan roadmap kecerdasan buatan dengan koordinasi intensif bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Komdigi disebut sedang merancang regulasi serta pedoman etika pemanfaatan AI yang diharapkan dapat segera diterbitkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Riefky usai menghadiri acara ‘Spotify Loud and Clear Indonesia 2026’ di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Menurutnya, kemajuan AI membuka peluang baru sekaligus menimbulkan tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif di tanah air.
Untuk meminimalkan dampak negatif, Kementerian Ekonomi Kreatif aktif memberikan masukan dalam proses perumusan kebijakan dan kode etik penggunaan AI.
Riefky menegaskan bahwa penggunaan teknologi harus diarahkan untuk mendukung proses kreatif dan meningkatkan nilai karya para kreator.
Ia menolak pemanfaatan AI yang berpotensi menggantikan peran musisi, seniman, atau pelaku kreatif lainnya di Indonesia.
Lebih jauh, menteri itu menekankan posisi AI sebagai mitra (co-creator) yang menambah nilai, bukan sebagai pengganti tenaga kreatif manusia.
Riefky juga mengakui adanya sejumlah persoalan yang menciptakan ketidakadilan dalam industri musik, khususnya terkait tata kelola sistem kolektif serta mekanisme pengawasan dan audit lembaga yang mengelola hak musisi.
Perbaikan pada sistem kolektif dianggap krusial agar distribusi manfaat bagi musisi berlangsung lebih adil dan transparan.
Di samping isu royalti, ia menyoroti pembajakan sebagai masalah berkelanjutan yang perlu penanganan bersama oleh pemerintah dan pemangku kepentingan.







