Komisi VII DPR RI sedang mengkaji penguatan aturan terkait mikroplastik dan penggunaan galon air minum dalam kemasan (AMDK) isi ulang sebagai upaya meningkatkan perlindungan konsumen.
Pembahasan tersebut difokuskan oleh Tim Panitia Kerja (Panja) AMDK yang dipimpin Evita Nursanty.
Evita menilai terdapat kendala signifikan di sektor ini, terutama ketiadaan standar resmi mengenai masa pakai galon isi ulang serta bahan kemasan yang layak digunakan.
Panja menemukan banyak keluhan konsumen terkait kondisi galon isi ulang, sementara belum ada kejelasan apakah masa pakai yang tepat dua tahun, tiga tahun, atau ketentuan lain.
Saat rapat di Bandung, Kamis (25/6), Evita juga menggarisbawahi bahwa isu mikroplastik belum diangkat dalam regulasi yang berlaku.
Karena AMDK langsung dikonsumsi masyarakat, Evita menilai pengawasan dan standardisasi harus diperlakukan dengan ketat demi kesehatan publik.
Semua masukan dari pelaku industri akan dikumpulkan oleh Panja dan dijadikan bahan utama dalam menyusun rekomendasi kebijakan untuk diserahkan ke pemerintah.
Evita menegaskan tujuan pembahasan bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan memastikan kebijakan ke depan melindungi kepentingan rakyat.
Panja juga menyoroti perlunya penguatan audit dan pengawasan berkala terhadap industri AMDK berdasarkan temuan bersama lembaga pengawas obat dan makanan serta lembaga perlindungan konsumen nasional.
Direktur PT Muawanah Al Ma’soem, Evan Agustianto, menyatakan pihaknya mendukung upaya standardisasi dan berkomitmen memastikan bahan baku serta kemasan memenuhi standar keamanan.
Evan menjelaskan perusahaan selalu melakukan analisis pada saat bahan baku masuk dan menolak penggunaan bahan yang tidak memenuhi ukuran atau kualitas yang ditetapkan.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan dampak kemasan, termasuk masalah sampah plastik, merupakan tanggung jawab kolektif antara produsen, pemerintah, dan pemangku kepentingan melalui pengawasan yang berkelanjutan.







