Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disiapkan sebagai alat pemerintah untuk memendekkan rantai pasok pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Pemendekan jalur distribusi diharapkan mengalirkan lebih banyak nilai ekonomi kembali ke petani, bukan ke perantara.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Terbatas Koperasi Desa Merah Putih yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Selasa 28 Juli 2026.
Rapat fokus pada penyelesaian tata kelola KDMP agar koperasi itu menjadi bagian dari ekosistem layanan pemerintah di tingkat desa.
Menurut Amran, selama ini rantai distribusi komoditas terlalu panjang sehingga mengurangi pendapatan petani; koperasi diharapkan memangkas delapan mata rantai menjadi tiga: petani, koperasi, dan masyarakat.
Kementerian Pertanian mencatat keuntungan yang dinikmati para perantara pada sembilan komoditas utama mencapai sekitar Rp313 triliun per tahun.
Perhitungan kementerian menunjukkan jika koperasi memperoleh Rp50 triliun, masih tersisa sekitar Rp263 triliun yang berpotensi dinikmati petani.
Perputaran pendapatan tersebut diproyeksikan menaikkan harga di tingkat petani sekaligus memperkuat daya beli di desa.
Di samping memotong rantai pasok, KDMP akan memfasilitasi akses layanan seperti distribusi pupuk bersubsidi dan penjualan gabah langsung di level desa.
Keberadaan koperasi di setiap desa dimaksudkan agar petani tidak lagi menempuh jarak jauh untuk memperoleh pupuk atau menjual gabah, sehingga uang beredar di daerah produksi.
Koperasi juga dirancang berfungsi sebagai offtaker untuk menyerap hasil panen ketika terjadi kelebihan produksi.
Komoditas seperti tomat, cabai, dan sayuran yang kerap dibuang saat harga jatuh diharapkan dapat ditampung dan didistribusikan lebih baik melalui skema Agrinas Pangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan KDMP bukan sekadar koperasi atau toko ritel, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan program dan menyerap produksi masyarakat.
Ia mencontohkan, apabila tengkulak membeli gabah seharga Rp5.000 per kilogram, koperasi bersama Bulog dapat membeli sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
Setelah fungsi dasar berjalan, KDMP dapat dikembangkan sesuai potensi masing-masing desa melalui berbagai usaha produktif untuk mendorong ekonomi lokal.
Pemerintah menargetkan manfaat KDMP mulai terasa oleh masyarakat pada Oktober 2026 dan saat ini masih menyelesaikan regulasi sebagai dasar operasional nasional.







