Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh program Kementerian Sosial dirancang secara terintegrasi, berlandaskan data terverifikasi, dan berfokus pada pengentasan ketimpangan sosial.
Pernyataan itu disampaikan saat ia memimpin Rapat Dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Senin 20 Juli 2026.
Rapat dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Sekretaris Jenderal Robben Rico, serta diikuti pejabat eselon dan kepala sentra serta balai Kemensos dari seluruh Indonesia secara daring.
Saifullah Yusuf menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang nyata di lapangan.
Ia menilai ketimpangan sosial masih menjadi persoalan besar yang membutuhkan perhatian prioritas pemerintahan.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya negara dalam tugas Kemensos berpijak pada amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
Dengan landasan tersebut, pengalokasian bantuan dan layanan sosial harus diarahkan untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan anak terlantar.
Gus Ipul menyebut Sekolah Rakyat sebagai instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Untuk itu, ia menekankan ketepatan data dan akurasi penyaluran bantuan sosial sebagai prasyarat keberhasilan program pemberdayaan tersebut.
Seluruh pelayanan Kemensos wajib diselenggarakan secara berkelanjutan dan saling terhubung, mulai dari pendataan hingga tahap pemberdayaan sosial.
Layanan rehabilitasi sosial dan bantuan berbasis residensial maupun nonresidensial harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap penerima manfaat.
Jika penerima memerlukan rehabilitasi setelah perlindungan sosial, maka intervensi rehabilitatif harus segera dijalankan dan dilanjutkan dengan program pemberdayaan.
Untuk layanan yang tidak memerlukan residensi, Kemensos siap menerapkan alternatif seperti home care atau home visit sesuai kondisi keluarga atau individu.
Gus Ipul juga mengingatkan agar setiap unit kerja tidak menjalankan program secara terpisah, melainkan berkoordinasi antardirektorat dan antarunit kerja.
Ia menggambarkan Kemensos sebagai satu mesin yang harus bergerak secara sinkron agar layanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan tajam.
Peran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) mendapat sorotan khusus sebagai pengelola data seluruh program Kemensos.
Semua intervensi sosial wajib berbasis pada data yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan oleh Pusdatin sebelum dioperasionalkan dalam program strategis.
Menutup arahannya, Saifullah Yusuf meminta pengawalan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah dilakukan dengan akuntabilitas tinggi dan keterbukaan.
Ia menegaskan seluruh proses pembangunan harus bebas dari praktik korupsi dan dijalankan secara transparan demi menjaga kepercayaan publik.







