Sonny T. Danaparamita dari Fraksi PDI Perjuangan menyerukan peningkatan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan setelah terdeteksinya ribuan titik panas di beberapa wilayah, khususnya Kalimantan Selatan dan Sumatera.
Politikus itu menegaskan pemerintah tidak boleh lengah menjelang dan selama musim kemarau berlangsung.
Sonny menyatakan telah menghubungi Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, untuk meminta perhatian serius terhadap kondisi ini.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penegakan Hukum per 16 Juli 2026, luas lahan terbakar di Kalimantan Selatan tercatat 383,07 hektare.
Dari total tersebut, 29,44 hektare merupakan lahan gambut dan 353,63 hektare lahan mineral.
Sementara itu, secara nasional kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 107 ribu hektare.
Sonny mengingatkan bahwa deteksi ribuan hotspot oleh satelit tidak selalu berarti titik api nyata.
Di Kalimantan Selatan, laporan Dirjen Gakkum mencatat 34 hotspot dengan kategori sedang hingga tinggi yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Jumlah hotspot terbanyak tercatat di Kabupaten Tapin dengan 13 titik.
Kebakaran riil saat ini sedang ditangani pada dua lokasi lahan semi-gambut, masing-masing seluas 2 hektare di Kabupaten Tanah Bumbu dan 2 hektare di Kota Banjarbaru.
Kualitas udara di wilayah itu tercatat masih pada kategori sedang, dan aktivitas penerbangan di Bandara Syamsuddin Noor dilaporkan tetap normal dengan jarak pandang 10 km.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026.
Langkah mitigasi yang tengah berlangsung meliputi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pembukaan pintu air untuk membasahi lahan gambut, serta patroli terpadu dan mandiri.
Selain itu, 180 personel Brigdalkar Manggala Agni disiagakan di daerah operasi Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut.
Namun Sonny menilai kapasitas penanganan saat ini belum sebanding dengan potensi ancaman karena jumlah personel dan peralatan dinilai masih kurang memadai.
Pada Rapat Kerja dengan Kementerian Kehutanan, ia meminta penambahan personel, peningkatan peralatan, dan pemanfaatan teknologi mutakhir untuk pengendalian karhutla.
Sonny juga menekankan bahwa penanggulangan tidak cukup diserahkan pada Kementerian Kehutanan saja dan meminta BPBD serta BNPB memperkuat koordinasi di lapangan.
Sebagai solusi pendanaan mitigasi, ia mengusulkan optimalisasi anggaran pra-bencana melalui APBD, percepatan pemakaian Belanja Tidak Terduga (BTT), integrasi anggaran lintas sektor termasuk Dana Desa, serta pemanfaatan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB bagi daerah yang kekurangan dana.
Selain peran pemerintah, Sonny meminta perusahaan perkebunan dan kehutanan untuk aktif mendukung operasi pemadaman dengan menyediakan personel dan sarana di wilayah konsesinya.
Ia menegaskan perusahaan swasta tidak boleh abai terhadap tanggung jawab kelestarian lingkungan sekitar konsesi mereka.
Komisi IV DPR RI berjanji akan terus mengawasi upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan untuk meminimalkan dampak ekologis, ekonomi, dan sosial.







