Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta Komisi Informasi Pusat (KIP) menjaga dan memperkuat kepercayaan publik pada institusi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan saat Meutya menggelar audiensi dengan para komisioner KIP periode 2026-2030 di Kantor Kemkomdigi, Jakarta.
Menurut Menkomdigi, kepercayaan publik hanya bisa dipertahankan melalui praktik keterbukaan informasi yang tepat serta tanggung jawab dalam penyampaian data kepada masyarakat.
Meutya menilai KIP telah mengalami perkembangan signifikan; dari lembaga yang kurang dikenal menjadi rujukan bagi akses informasi publik.
Peran KIP dinilai krusial dalam mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan pemerintahan terbuka dan dapat dipercaya oleh warga negara.
Menkomdigi melihat meningkatnya perhatian masyarakat terhadap program publik sebagai indikator bahwa peran KIP makin relevan serta diperlukan keterbukaan yang konsisten.
Meski demikian, Meutya mengingatkan adanya tantangan operasional, terutama soal pemilahan dan prioritisasi kebutuhan informasi yang masuk dari publik.
Ia menekankan pentingnya KIP melakukan evaluasi untuk menentukan informasi mana yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat.
Selain itu, akurasi informasi menjadi fokus penting; KIP diharap memperketat mekanisme verifikasi sebelum menyebarkan data ke publik.
Meutya juga meminta peningkatan kinerja berkelanjutan agar kepercayaan baik dari masyarakat maupun lembaga lain tetap terjaga.
Ia menegaskan kembali posisi KIP sebagai komisi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk mengawal dan mengukur keterbukaan informasi publik di Tanah Air.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.







