Dr. I Wayan Sudirta, anggota Komisi III DPR RI sekaligus anggota Badan Pengkajian MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat implementasi Undang‑Undang Dasar 1945 demi terwujudnya Indonesia Emas.
Pernyataan itu disampaikan Sudirta dalam rangka peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada 18 Agustus 2026.
Ia menekankan bahwa perayaan tahun ini, yang bertema “Dari Konstitusi untuk Kesejahteraan Rakyat: Menguatkan Konstitusi Kebangsaan Menuju Indonesia Emas”, harus lebih dari sekadar slogan.
Sudirta mengingatkan pentingnya menjadikan tema tersebut sebagai alat evaluasi dan pedoman arah kebijakan nasional.
Dalam paparan sejarah, Sudirta menyinggung pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 di Gedung Tyuuoo Sangi‑In, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila.
Ia juga menyoroti momen penghapusan “Tujuh Kata” dalam Piagam Jakarta yang diinisiasi Bung Hatta bersama tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan K.H. Wahid Hasyim.
Sudirta memuji kemampuan para pendiri bangsa menanggalkan ego sektoral untuk mencapai konsensus demi keutuhan negara.
Ia mengutip pidato Soekarno: “Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!”.
Sudirta juga mengingatkan peringatan Bung Hatta: “Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekadar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.”
Dalam evaluasinya terhadap praktik ketatanegaraan saat ini, Sudirta menilai masih terdapat kesenjangan antara cita‑cita konstitusi dan realitas kebijakan.
Ia menyoroti penegakan hukum yang menurutnya sering “tumpul ke atas dan tajam ke bawah” serta pengelolaan kekayaan alam yang cenderung berada dalam lingkaran oligarki.
Sudirta mengkritik proses legislasi yang kerap mengesampingkan partisipasi publik yang bermakna.
Untuk memperkuat pelaksanaan UUD 1945, ia mengusulkan empat pembenahan fundamental.
Pertama, pemurnian legislasi dengan menghentikan tumpang tindih peraturan dan memastikan setiap RUU selaras dengan UUD 1945.
Kedua, peningkatan kemandirian peradilan melalui pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan penguatan integritas aparat penegak hukum.
Ketiga, pemerataan ekonomi dengan memprioritaskan anggaran negara untuk pendidikan inklusif, jaminan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat lapisan bawah.
Keempat, desentralisasi kebijakan yang mengoptimalkan integrasi aspirasi daerah agar pembangunan berlangsung lebih merata secara geografis.
Sudirta menegaskan bahwa konstitusi harus menjadi pedoman hidup dalam setiap proses penyelenggaraan negara dan pembuatan kebijakan.
Ia menekankan agar UUD 1945 dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya menjadi dokumen yang tersimpan di rak arsip.
Menurutnya, konstitusi adalah “Naskah yang Bernyawa” yang mesti mewarnai setiap draf kebijakan dan kesejahteraan rakyat.
“Kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat,” tambah Sudirta, yang pernah menjabat Ketua Panitia Perancang Undang‑Undang DPD RI periode 2004‑2009 dan 2009‑2014.







