Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya, menyampaikan apresiasi terhadap langkah kepatuhan platform TikTok terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP Tunas).
Peraturan tersebut telah diberlakukan secara resmi pada 28 Maret 2026 dan menjadi dasar pengaturan perlindungan anak pada layanan digital.
Kemkomdigi menetapkan delapan platform prioritas untuk memastikan implementasi PP Tunas berjalan sesuai ketentuan.
Salah satu tindakan yang diatur adalah penonaktifan akun digital yang digunakan oleh anak di bawah usia 18 tahun.
TikTok tercatat sebagai platform pertama yang melaporkan hasil pelaksanaan PP Tunas dengan menginformasikan penonaktifan 4,1 juta akun anak per Juni ini.
Meutya menilai angka 4,1 juta akun tersebut penting sebagai langkah awal penegakan perlindungan anak di ruang digital.
Selain TikTok, YouTube juga telah menyerahkan laporan awal kepatuhan pada bulan Mei dengan penonaktifan kurang lebih 600 ribu akun anak di bawah usia 16 tahun.
Kemkomdigi meminta platform-platform prioritas lain untuk segera menyampaikan laporan pelaksanaan penurunan akun anak di layanan mereka.
Pemerintah menegaskan akan melakukan pengawasan dan menegakkan hukum apabila terdapat platform yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut.







