Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan menegaskan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan skema multiusaha kehutanan.
Pengendalian itu akan dilakukan melalui tata kelola perencanaan usaha dan upaya penegakan hukum yang sistematis.
Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Kemenhut, Krisdianto, menyatakan setiap pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan pelaku Perhutanan Sosial (PS) wajib menyusun Rencana Kerja Usaha (RKU) serta Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Dokumen RKU dan RKT akan menjadi dasar untuk pengawasan pemerintah atas semua kegiatan yang dijalankan pemegang izin.
Menurut Krisdianto, bila ditemukan pelanggaran maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke Gakkum untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengenalan skema multiusaha dinilai membuka peluang untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil hutan yang sebelumnya kurang bernilai ekonomi.
Salah satu contoh yang disebut adalah pengolahan kayu menjadi arang, yang prosesnya juga menghasilkan cuka kayu dan biochar sebagai produk sampingan bernilai tambah bagi kesuburan tanah.
Krisdianto berharap teknologi pengolahan tersebut dapat diimplementasikan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Selain itu, gaharu disebut memiliki potensi ekonomi tinggi yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar apabila dikelola secara optimal.
Tanaman aren di lahan hutan juga disebut berpotensi dikembangkan sebagai sumber bioenergi untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Pernyataan ini disampaikan di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 26 Juni 2026.







