Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa keputusan penahanan tersangka merupakan wewenang penyidik yang harus didasarkan pada pertimbangan hukum.
Pernyataan itu disampaikan saat Yusril berbicara di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu, 19 Juli 2026.
Menurut Yusril, sebelum menetapkan penahanan, penyidik wajib mengevaluasi sejumlah aspek yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.
Dia menjelaskan bahwa KUHAP menjadi rujukan dalam menentukan apakah penahanan perlu dilakukan atau tidak.
Yusril merinci tiga pertimbangan utama yang biasanya menjadi dasar penahanan, yakni risiko melarikan diri, potensi penghilangan barang bukti, serta kemungkinan mengulangi tindak pidana.
Ia menambahkan bahwa meski penyidik memiliki kewenangan tersebut, keputusan penahanan tetap bisa diuji di ranah peradilan.
Selain itu, Yusril menyerukan agar publik ikut mengawasi proses penyidikan sehingga jalannya perkara berlangsung transparan dan akuntabel.
Dia menyoroti kasus mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan tersangka Don Rito, serta meminta masyarakat memperhatikan perkembangan langkah penyidik Kejaksaan Agung terkait perbedaan waktu penahanan antartersangka.
Yusril menutup dengan mengingatkan bahwa perkara masih pada tahap awal dan publik perlu terus mengamati perkembangan penyidikan.







