Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, meminta Kementerian Koperasi segera menetapkan batasan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ia menekankan KDKMP tidak boleh beroperasi sebagai pengecer yang langsung bersaing dengan warung kelontong dan pelaku UMKM di desa.
Darmadi mengusulkan agar KDKMP ditempatkan sebagai pedagang besar atau semi-pedagang besar yang berfungsi mendistribusikan barang kepada usaha mikro dan kecil.
Menurutnya, dengan fasilitas ruang usaha besar dan armada distribusi yang dimiliki, KDKMP seharusnya menjadi simpul logistik bagi pelaku usaha desa, bukan pesaing ritel.
Pernyataan tersebut disampaikan Darmadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Minggu (19/7/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu memperingatkan potensi dampak negatif bila fungsi KDKMP tidak diluruskan: toko kelontong lokal bisa tergerus dan ekonomi desa melemah.
Ia juga menyoroti belum adanya kompensasi yang jelas jika model bisnis KDKMP ternyata merugikan pelaku usaha kecil.
Darmadi meminta Kementerian Koperasi sebagai pengawas dan pembina melakukan analisis, verifikasi, dan perhitungan dampak operasional KDKMP di lapangan.
Ia menegaskan aturan turunan KDKMP sejauh ini belum secara tegas mengatur apakah koperasi tersebut berperan sebagai pengecer atau pedagang besar.
Isu persaingan usaha tidak sehat juga telah beberapa kali dibahas Komisi VI bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Darmadi mencatat KPPU cenderung berhati-hati karena masalah ini melibatkan institusi pemerintah lain.
Komisi VI berencana terus mengawal pengaturan fungsi KDKMP dan mendorong agar ketentuan itu dimasukkan dalam revisi undang-undang di bidang perkoperasian.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi (Simkopdes) Kementerian Koperasi per 9 Juli 2026, KDKMP secara nasional mencatat total transaksi sebesar Rp56,57 miliar dari 53.233 aktivitas perdagangan.
Pemerintah mendorong KDKMP mengelola unit usaha strategis seperti gerai kebutuhan pokok, layanan apotek dan klinik sederhana, layanan keuangan mikro, pergudangan dan logistik, serta menjadi penyerap (offtaker) hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM.
Di lapangan, pemilik warung kelontong mengkhawatirkan kemungkinan pemangkasan rantai distribusi dan tekanan harga yang merugikan usaha kecil.
Sementara itu, beberapa pemerintah daerah menegaskan tujuan pembentukan KDKMP adalah memperkuat ekosistem ekonomi desa, bukan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.
Perbedaan pandangan inilah yang mendorong Komisi VI mendesak Kementerian Koperasi untuk segera memperjelas fungsi dan batasan operasional KDKMP agar tidak merugikan pelaku UMKM yang sudah eksis.







