I Nyoman Parta, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, meminta agar fungsi perlindungan dan keberlanjutan hutan dirumuskan lebih tegas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Menurutnya, penajaman norma diperlukan agar pengelolaan kawasan hutan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan konsisten di lapangan.
Nyoman menekankan pentingnya penjelasan yang memberi gambaran komprehensif tentang berbagai kategori kawasan hutan beserta peran protektif masing‑masing.
Ia menyatakan bahwa pada hakekatnya semua bentuk hutan memiliki fungsi lindung, termasuk hutan sosial, hutan yang dikelola masyarakat, maupun hutan adat.
Dalam pandangannya, pengelolaan oleh masyarakat tidak menghapuskan peran perlindungan; pengaturan tetap harus menempatkan semua bentuk pengelolaan dalam kerangka keberlanjutan.
Nyoman mendorong agar pasal‑pasal dalam RUU mampu membedakan dengan jelas antara kawasan yang dibuka untuk pemanfaatan lestari oleh masyarakat dan kawasan yang harus dijaga ketat karena karakteristik ekologisnya.
Ia mengusulkan agar ketentuan mengenai kawasan hutan yang harus tetap dipertahankan dalam kondisi alami diurai secara rinci dalam draf RUU.
Penjelasan yang lebih terperinci, menurut Nyoman, akan memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pelestarian kawasan hutan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian.
Pernyataan tersebut disampaikan Nyoman saat rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.







