Pemerintah menetapkan batas komisi layanan untuk ojek online sebesar maksimal delapan persen yang akan diberlakukan mulai 1 Juli 2026 tanpa melalui masa uji coba.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan tersebut dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu, 28 Juni 2026.
Dudy menyatakan penerapan langsung pada 1 Juli dimaksudkan agar kebijakan segera dapat dirasakan oleh pengemudi dan untuk mengamati respons di lapangan setelah diberlakukan.
Keputusan ini mengikuti arahan Presiden Prabowo yang disampaikan pada 1 Mei 2026 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring.
Pemerintah meminta seluruh penyedia aplikasi transportasi daring agar segera menyiapkan prosedur teknis dan administratif untuk memastikan ketentuan baru dapat diimplementasikan tepat waktu.
Menurut Dudy, pimpinan DPR dan para aplikator telah mencapai kesepakatan mengenai pemberlakuan komisi maksimal delapan persen mulai 1 Juli 2026.
Para operator platform menyatakan komitmen untuk mendukung kebijakan setelah menjalani pembahasan bersama DPR dan Kementerian Perhubungan.
Menteri menambahkan bahwa kesiapan operator diharapkan memperlancar proses penerapan aturan tersebut sehingga berjalan sesuai ketentuan pemerintah.







