Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Siti Aisyah, menyoroti kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR di Jawa Barat.
Pernyataan itu disampaikan terkait klaim bahwa korban diduga ditahan selama sekitar tiga tahun, sebuah kondisi yang menurutnya menuntut perhatian serius dari negara.
Siti menekankan agar aparat penegak hukum menangani perkara ini dengan sikap profesional, transparan, dan berorientasi pada perlindungan bagi korban.
Ia mengingatkan bahwa proses pemeriksaan tidak boleh menambah beban psikologis korban dan harus diselenggarakan secara sensitif, lengkap dengan pendampingan yang memadai.
Apabila penyidikan menemukan bukti penyekapan, penganiayaan berat, ancaman, atau kekerasan berulang selama waktu lama, semua unsur pidana tersebut wajib dibuktikan secara menyeluruh.
Menurut Siti, negara tidak boleh bereaksi hanya ketika kasus menjadi viral; kehadiran negara harus dimulai begitu tanda-tanda kekerasan terdeteksi di masyarakat.
Komisi III DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa kompromi terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung jawab.
Siti juga menegaskan pentingnya penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan upaya pemulihan korban yang komprehensif.
Pemulihan, menurutnya, harus meliputi layanan psikologis, pendampingan medis lanjutan, bantuan hukum, serta program pemulihan sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan yang layak.
Kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas deteksi dini di lingkungan sekitar, sehingga pemerintah daerah, aparat setempat, RT/RW, dan lembaga perlindungan perempuan perlu memperkuat mekanisme pelaporan dan pengawasan.
Siti mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan agar potensi tindak pidana dapat dicegah sebelum menimbulkan dampak lebih luas.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah meminta Polda Jawa Barat menangani perkara ini secara profesional, memperkuat bukti, dan memastikan tidak ada ruang bagi impunitas.
Hingga saat ini proses penyelidikan dan penyidikan tetap berada di kewenangan aparat penegak hukum, dan seluruh dugaan harus dibuktikan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.







