Banyak warga kerap keliru membedakan Satpol PP dengan istilah Polisi Pamong Praja karena nama yang mirip.
Keduanya memiliki hubungan, namun kedudukan dan peran masing-masing berbeda secara organisasi dan tugas.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menetapkan posisi Satpol PP sebagai perangkat daerah.
Sebagai perangkat daerah, Satpol PP merupakan satuan pemerintahan lokal yang diberi tugas tertentu oleh daerah.
Salah satu kewajiban utama Satpol PP adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Selain itu, satuan ini bertanggung jawab menjaga ketertiban umum, ketenteraman, serta memberi perlindungan kepada masyarakat.
Istilah Polisi Pamong Praja merujuk pada anggota Satpol PP yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
Anggota tersebut memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam praktik, Polisi Pamong Praja terlibat dalam penegakan aturan daerah dan membantu pemeliharaan ketertiban di lingkungan masyarakat.
Di luar kegiatan penegakan, Satpol PP juga melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada publik mengenai peraturan daerah.
Satuan ini dapat menerima serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait gangguan ketertiban dan mendorong partisipasi warga dalam menjaga lingkungan masing-masing.
Sementara itu, istilah Pamong Praja lebih luas digunakan dalam konteks kepamongprajaan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, yang berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan publik.
Dengan memahami perbedaan ini, masyarakat akan lebih jelas mengetahui siapa yang berwenang dan apa kewenangannya saat berinteraksi dengan Satpol PP.







