Mengenal Penyusunan Perundang-undangan dalam Dunia Hukum

Jenggala.id - Penyusunan perundang-undangan adalah proses pembuatan atau pengesahan undang-undang atau peraturan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Proses ini meliputi tahapan dari perumusan naskah awal undang-undang hingga pengesahan dan penandatanganan undang-undang oleh pejabat yang berwenang. Penyusunan perundang-undangan bertujuan untuk menciptakan aturan atau norma yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi. Perundang-undangan yang baik harus mampu memberikan kepastian hukum, memfasilitasi tindakan sosial yang baik, serta melindungi hak dan kepentingan masyarakat. Baca juga : Proses ini melibatkan berbagai pihak seperti lembaga legislatif (DPR/MPR), lembaga eksekutif (pemerintah), lembaga yudikatif (MA/MAK), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Setiap lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam penyusunan perundang-undangan. Peraturan yang disusun juga harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian dengan undang-undang yang lebih tinggi, kejelasan dan kepastian hukum, serta dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan perundang-undangan memerlukan perhatian dan keterlibatan yang baik dari berbagai pihak untuk menciptakan peraturan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Baca juga : Terdapat beberapa teori dalam penyusunan perundang-undangan, di antaranya adalah: Teori Positivisme Hukum Teori ini menyatakan bahwa hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh negara dan harus ditaati oleh seluruh warga negara. Dalam penyusunan perundang-undangan, teori ini mengedepankan aspek-aspek formal seperti kesesuaian dengan undang-undang yang lebih tinggi, penggunaan bahasa yang jelas, dan konsistensi dalam pengaturan. Teori Realisme Hukum Teori ini menyatakan bahwa hukum harus mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam penyusunan perundang-undangan, teori ini mengedepankan aspek-aspek fungsional seperti kemampuan peraturan untuk memecahkan masalah, mengakomodasi kepentingan yang beragam, dan dapat diterapkan secara efektif. Baca juga : Teori Utilitarianisme Teori ini menyatakan bahwa peraturan harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam penyusunan perundang-undangan, teori ini mengedepankan aspek-aspek praktis seperti manfaat yang dapat diperoleh masyarakat, biaya yang harus dikeluarkan untuk menerapkan peraturan, serta efisiensi dalam penerapan peraturan. Teori Naturalisme Hukum Teori ini menyatakan bahwa hukum bersumber dari kodrat manusia dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku universal. Dalam penyusunan perundang-undangan, teori ini mengedepankan aspek-aspek moral seperti kesesuaian peraturan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan martabat manusia. Teori Feminisme Hukum Teori ini menyatakan bahwa peraturan harus mampu mengakomodasi perspektif dan kepentingan perempuan. Dalam penyusunan perundang-undangan, teori ini mengedepankan aspek-aspek gender seperti kesetaraan hak dan perlindungan bagi perempuan, serta penghapusan diskriminasi gender dalam hukum dan peraturan. Dalam prakteknya, penyusunan perundang-undangan sering kali melibatkan beberapa teori di atas, tergantung pada kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bersangkutan.

Mengenal Penyusunan Perundang-undangan dalam Dunia Hukum

PTPN IV PalmCo Dorong Ketahanan Pangan Lewat Pola Tumpangsari Sawit–Padi

SAGKI 2025, Gereja Katolik Indonesia: Sinodal dan Misioner untuk Pembawa Damai

BeritaLainnya

PTPN IV PalmCo Dorong Ketahanan Pangan Lewat Pola Tumpangsari Sawit–Padi

SAGKI 2025, Gereja Katolik Indonesia: Sinodal dan Misioner untuk Pembawa Damai

EVOS Fams, Buat Kamu yang Pertama Kali Login di EVOS TOP UP: Dapat 3% Cashback

Ada Apa! Kepala BPN Luwu Utara Enggan Temui Wartawan

BRI Branch Office Pluit Region 6/Jakarta 1 Tandatangani MoU Payroll dengan PT Lucky Mom Indonesia

Mengubah Potensi Menjadi Realita: Kredit BRI KC Kalimalang Siap Dukung Ekspansi Miliaran Rupiah Celsie

KAI Logistik Wujudkan Komitmen Green Logistics Melalui Transparansi Jejak Karbon di Invoice Pelanggan

BRI Region 6/Jakarta 1 Resmikan Pembukaan BRI KCP Sedayu City

DPD PA GMNI Jabar Siap Dukung Ganjar Pranowo Capres 2024

Berita Terkini

Recommended

Trans Studio Makassar Terbakar, Tak Ada Korban Jiwa

Disorot Proyek DAK 2022 Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Rp801.864.957, Asal Jadi di Toraja Utara

Presiden Jokowi Resmikan Gedung Tower RSIS A Yani di Surabaya

Ketum Koalisi Antarkan Prabowo-Gibran Mendaftar ke KPU

Mengenal Penyusunan Perundang-undangan dalam Dunia Hukum

BeritaTerkait

BeritaLainnya

Recommended